Berkali-kali Layangkan Teguran, Pemkot Tangsel Cari Cara Penanganan Fiber Optik Yang Semrawut

TANGSEL - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Noertjahjo menyatakan, saat ini pemerintah tengah mencari cara yang tepat untuk menangani permasalahan kabel fiber optik yang semrawut di wilayahnya. 

Ia mengatakan, penanganan terhadap permasalahan kabel fiber optik ini tak dapat dilakukan sembarangan. 

Baca juga: Yan Permenas Mandenas Dorong Pembangunan Pos TNI AL di Sejumlah Titik Papua

"Kita harus hati-hati menyikapi permasalahan terkait fiber optik ini. Kenapa? Ini karena sangat berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, " ungkap Bambang di Puspemkot Tangsel, Kamis (13/10/2022). 

Untuk itu, harus ada cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun yang jelas agar permasalahan ini tak semakin larut, lanjut Bambang, sejak awal tahun silam Pemkot sudah menghentikan rekomendasi ihwal pemasangan tiang dan kabel. 

Baca juga: Menteri Perhubungan RI dan Menteri BUMN RI Resmikan Peningkatan Eleksibilitas dan Penataan Stasiun Pondok Ranji

"Kita juga belajar dari pengalaman dari banyak daerah yang menyikapi dengan gaya a, gaya b, gaya c, dan sebagainya. Tapi yang nantinya akan menjadi pertimbangan kita pertama ada pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, bahwa memang kalau seandainya kita tanya apakah yang saat ini terjadi memiliki rekomendasi, sebetulnya di triwulan awal pada dasarnya sudah kita hentikan rekomendasi itu, " tegasnya. 

Bambang menyebut meski belum disepakati formulasinya, paling tidak terdapat dua opsi yang menjadi pertimbangannya saat ini. Keduanya pun kini tengah dikaji dan dalam pembahasan lebih lanjut. 

Baca juga: Puan Maharani: Presiden yang Akan Datang Harus Teruskan Pembangunan IKN Nusantara

"Kita sedang melakukan penataan dan pengelolaan yang paling ideal untuk penanganan kabel telekomunikasi. Kan optik ini bagian dari telekomunikasi. Apakah kita akan paksakan turun ke bawah atau kita tetap di atas tapi dengan tata kelola yang jauh lebih baik dibanding dengan sekarang, " jelasnya. 

Bambang menyatakan, yang jelas formulasi yang nantinya akan diambil harus realistis dan sematang-matangnya. 

Baca juga: Dede Yusuf Minta JIS Beri Standar Dua Kali Lipat dalam Bangun Pagar Pembatas

"Kemarin kita diskusi dengan Diskominfo, dengan Satpol PP, dan SDA. Tujuannya adalah kita ingin mengambil kebijakan yang realistis dan juga kita pertimbangkan para investor dan pertimbangkan masyarakat tapi kita juga musti menjaga pemkot itu sendiri. Karena pemkot juga ingin memberikan tata kelola maksimal, " katanya. 

Ia tak ingin jika fenomena kabel semerawut, pemasangan tiang dan penggalian tidak sesuai aturan oleh para perusahaan telekomunikasi seperti yang sudah terjadi di wilayahnya, terulang kembali. 

Baca juga: Ikatan Notaris: Pembangunan Infrastruktur di IKN Berdampak ke Daerah Sekitarnya

"Contoh kemarin memang ada kondisi yang tidak mengenakkan, kita sudah rapihkan jalan di Ceger, digali lagi. Itu kan satu hal yang seharusnya tidak terjadi kalau semua pihak memahami. Ini tuh akan berdampak, ga cuman target. Dengan alasan layanan dan sebagainya, " katanya. 

Padahal, kata Bambang, teguran demi teguran telah dilayangkan olehnya. 

"Sudah (teguran) berkali-kali. Baik itu melalui SDA yang memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan rekomendasi, maupun Kominfo, " tegasnya. 

"Kita kemarin sudah menegaskan bahwa kita musti menjaga wibawa dan harus berpikir terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Meskipun memang akan ada resiko. Mungkin untuk sementara waktu terganggu layanan. Tapi itu, hargai yang harus kita ambil untuk ketertiban selanjutnya. Intinya gitu, " pungkasnya. (Red)